Jakarta -Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merazia perizinan minimarket layak ditiru. Namun diharapkan tidak sekedar merazia namun juga menutup minimarket bodong tanpa perizinan yang jelas.
"Untuk hal ini kita harus akui respon pemerintah provinsi DKI Jakarta yang cepat untuk membereskan permasalahan kisruh minimarket tanpa izin di wilayahnya. Kita harus mengapresiasi langkah pemprov DKI Jakarta ini dan kita harapkan sekaligus bahwa langkah ini bisa diikuti oleh pemerintah provinsi lainnya," ujar Wakil Ketua DPR bidang Kesra, Taufik Kurniawan, kepada detikcom, Sabtu (12/3/2011).
Menurut Taufik, minimarket telah menjamur hingga pelosok Indonesia. Minimarket ini lebih banyak yang bodong ketimbang yang mendapat restu pemerintah.
"Saya melihat tindakan cepat terhadap minimarket tanpa izin baik, karena bukan hanya didirikan tanpa izin dan melanggar aturan, namun juga karena hal ini telah merusak perekonomian pedagang-pedagang kecil yang selama ini justru kita tahu mampu bertahan dalam krisis moneter yang pernah kita
alami beberapa waktu lalu," keluh Taufik.
Keberadaan minimarket bodong juga telah menimbulkan kekhawatiran pedagang tradisional. Pemerintah diminta sungguh-sungguh mengevaluasi total keberadaan minimarket di sejumlah denyut nadi perekonomian warga.
"Mini market jumlahnya sudah keterlaluan, di satu jalan saja bisa ada lebih dari 5 mini market. Mini market ini juga bisa ditemui di puncak gunung di pedesaan. Ini kan jelas merusak, pada pedagang keliling yang selama ini banyak kita temui di daerah pemukinan penduduk di Jakarta maupun di desa-desa semakin hilang," sarannya.
Gubernur diminta jeli sebelum memberi izin pendirian minimarket. Sebab bukan rahasia lagi jika pengusaha siap melakukan apapun demi kelangsungan usahanya.
"Pelimpahan kewenangan jangan justru dijadikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji dengan
mengeluarkan izin-izin karena imbalan uang," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Pemprov DKI melakukan razia dan menemukan lebih dari 1000 minimarket bodong di Jakarta. Hanya ditemukan 70 minimarket dengan perizinan lengkap di wilayah Ibukota. Sanksi tegas pun tengah disiapkan.
(van/van)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
View the original article here
Readmore..
SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat serta PKB mengadakan pertemuan di Wisma Negara. Namun Ketua Harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie justru tidak hadir dalam pertemuan yang disebut membahas kelanjutan nasib koalisi itu.
Sending your message
Masril, Kepala Unit BRI Kecamatan Tapung Raya, Kampar, Riau harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia diduga melakukan transfer fiktif senilai Rp 1,6 miliar. Masril kini ditahan Polres Kampar.
Cendikiawan bukan hanya seseorang yang berpendidikan tinggi. Cendekiawan merupakan orang yang juga sangat peduli pada kehidupan lingkungannya. 
PKB dinilai bisa dibubarkan jika melanggar konstitusi dengan memecat dua anggotanya, Lily Wahid dan Gus Choi, hanya karena perbedaan pendapat. Sekjen PKB, Imam Nahrawi, menilai hal itu tidak masuk akal. 
Pertemuan Hatta Rajasa dan Taufiq Kiemas menunjukkan sinyal ajakan masuk kabinet yang kesekian kalinya kepada PDIP. Namun, kepastian ada tidaknya reshuffle sangat bergantung pada PDIP, khusunya Megawati.
Ray Rangkuti, mengkritik cara berpikir DPR yang meminta fasilitas VVIP di bandara. Menurutnya, DPR seharusnya mensejahterakan rakyatnya terlebih dulu ketimbang meminta fasilitas lebih. 
Aksi kekerasan terhadap wartawan, terjadi di Jayapura, Papua. Kali ini menimpa seorang kontributor Viva News, Banjir Ambarita, yang hendak berkendara pulang ke rumahnya di Dok VIII, perumahan BTN Sosial Jayapura. 
Kemenkes bentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan mal praktik di RS Awal Bros, Tanggerang, terhadap Angela (8 bulan). DPR berharap hasil investigasi berpihak pada hak pasien. 
Presiden SBY menggelar rapat tertutup yang dihadiri beberapa petinggi Partai Demokrat. Berkembang isu, pertemuan tersebut membahas nasib koalisi yang selama ini dimotori Demokrat.
Kasus bayi yang kehilangan jari karena dugaan malpraktek di RS Awal Bros Tangerang menjadi perhatian khusus Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih. Meski demikian, orangtua bayi tetap akan menuntut tanggung jawab RS Awal Bros.
Agus Condro meminta dua orang dari pihak KPK untuk bersedia menjadi saksi meringankan. Salah seorang penyidik KPK telah bersedia memenuhi permintaan tersangka kasus suap pemilihan DGS BI itu.
