Kamis, 03/03/2011 11:03 WIB
Dilamar Koalisi, Gerindra Ajukan Syarat ke SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai Gerindra mengungkapkan telah 'dilamar' untuk masuk partai koalisi. Namun Gerindra tak serta-merta menerima tawaran itu. Mereka mengajukan sejumlah syarat kepada ketua koalisi, Presiden SBY.
"Selama ini kita juga harus menggerakkan 8 program aksi. Artinya, kalau pemerintah SBY bisa menerima pandangan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pembangunan barangkali kita bisa serius bergabung dengan koalisi," ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (3/3/2011).
Gerindra berharap ada pembenahan di sektor pengelolaan BUMN. Partai berlambang kepala burung garuda ini ingin memastikan BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
"Memaksimalkan BUMN sebagai penggerak ekonomi pembangunan nasional. BUMN berperan maksimal dan negara bisa mengontrol," tutur Muzani.
Selain itu, Gerindra juga meminta Presiden SBY fokus terhadap pertanian. Ia ingin industri pupuk diprioritaskan untuk petani dalam negeri.
"Bagaimana produksi pupuk tidak digunakan untuk produksi dalam negeri. Impor pangan berkurang. Pupuk oleh diatur oleh BUMN bukan kementerian perdagangan," tutur Muzani.
Selain itu, pemerintah juga dituntut memperhatikan sumber energi yang baik untuk cadangan energi ke depan. Produksi energi diminta Gerindra difokuskan untuk suplai energi lokal.
"Contoh lain energi, produksi batubara besar tetapi batubara dikirim ke luar negeri. Kami ingin pemerintah menyetop batubara untuk impor, lebih baik untuk lumbung listrik sehingga tidak kekurangan listrik," terang Muzani.
Jika Presiden SBY tidak mau menerima tawaran itu, Gerindra akan berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan masuk koalisi. Gerindra juga merasa masih nyaman menjadi partai oposisi.
"Tetapi saya kira kalau pandangan ini mencapai kebuntuan ya barangkali kita tetap di posisi seperti ini. Apa salahnya kalau di luar pemerintahan bagaimana Gerindra meningkatkan kontrol terhadap pemerintahan yang ada. Buat Gerindra di dalam ataupun di luar pemerintahan kita tidak masalah," jelas Muzani.
Apalagi, menurut hitungan Gerindra, masa efektif pemerintahan hanya beberapa tahun lagi. "Tetapi ada sisi lain menolak bisa saja terjadi karena efektifitas pemerintahan tinggal 2,5 tahun lagi," tandasnya.
(van/gun)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
TutupYou are redirected to Facebook
Sending your message
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).
View the original article here
0 komentar:
Posting Komentar